JAKARTA, Sorot News - Langkah Ketua Dewan Pembina
Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono belakangan terkesan
menyulitkan bagi posisi ketua umum partai tersebut, Anas Urbaningrum.
Misalnya, langkah SBY yang mengundang pucuk pimpinan daerah beserta
elit Partai Demokrat tingkat pusat di Cikeas, Selasa (12/6/2012) malam
lalu.
"Sebagai seorang presiden yang tidak boleh lepas dari
kaidah-kaidah berkonstitusi, tindakan SBY itu dapat dipandang melawan
kepatutan aturan main organisasi partai, di samping tidak mendidik ke
arah terbangunnya pembelajaran politik secara benar dan etis bagi
masyarakat luas, khususnya kader Demokrat tingkat bawah yang mencintai
partainya," kata Ketua Dewan Direktur Lembaga Kajian Publik
Sabang-Merauke Circle (SMC) Syahganda Nainggolan di Jakarta, Kamis
(14/6/2012).
Menurut Syahganda, meski Anas kini dihadang oleh isu
berat terkait korupsi, keberadaannya selaku Ketua Umum Partai Demokrat
yang dihasilkan melalui keputusan tertinggi dari forum kongres, tetap
harus dihargai demi terjaganya wibawa konstitusi partai baik defacto maupun dejure. "Sedangkan
menyangkut dugaan kasus keterlibatan Anas dalam hal yang diramaikan
publik seperti korupsi, Presiden SBY bisa bersikap tegas untuk
menyerahkannya pada proses hukum yang berlaku di negara ini," ujarnya, seperti yang di lansir Kompas.com.
Selanjutnya,
tambah Syahganda, jika kepemimpinan Anas akan membawa risiko bagi
penjatuhan pun, terdapat tata tertib yang telah dirumuskan bersama
sebagaimana diatur Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai
Demokrat.
Menurut Syahganda, langkah SBY yang terkesan ingin
menyisihkan Anas, jelas bisa menjadi bumerang guna perjalanan
menegakkan kehormatan Partai Demokrat di lingkungan internal, sehingga
bukan saja melukai perasaan kader-kadernya, tetapi lebih jauh berakibat
melemahkan semangat para kader.
Bahkan, dimungkinkan cara-cara
SBY itu, diikuti para petualang partai di dalam Demokrat. "Yang
paling fatal adalah buat masyarakat umum, karena pembelajaran politik
model SBY ini bisa merusak mekanisme organisasi serta faktor etika.
Nah, kalau hal ini dipraktikkan oleh elemen lain, tentu semakin rusak
tatanan kemasyarakatan dan kepolitikan bangsa," katanya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar